Ketika kebijakan sudah diambil, maka
akan mempengarui beberapa aspek di dalamnya, meskipun hanya sedikit. Akan
tetapi perekonomian rakyat Indonesia yang tergolong di dominasi menengah
kebawah, akan merasakan pengaruh yang sangat tinngi. Dimana BBM merupakan salah
satu banah utama untuk mata pencaharian mereka, jika BBM naik maka sejumlah
barang- barang kebutuhan pokok pun juga akan meningkat.
Dari sektor
ekonomi masyarakat, akan berdampak pada menurunya daya beli masyarakat karena
kenaikan harga BBM maka akan dibarengi dengan kenaikan tarif listrik,
transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena
dampaknya adalah masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah dalam memberikan
bantuan langsung tunai sangat bermanfaat bagi golongan ini. Setidaknya
dalam jangka pendek ekonomi mereka dapat terbantu. Selanjutnya anggaran
tersebut harus mampu dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi mikro. Kegiatan
perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu ditingkatkan dan
dipenuhi sehingga mengurangi impor, kemudian jika bisa produk kita di ekspor ke
negara lain. Janganlah kita menjadi ketergantungan dengan barang impor terus.
Naiknya harga minyak akan berdampak pada
berbagai sektor, dari rumah tangga sampai industri. Naiknya bbm maka naik
pula harga harga beberapa hal yang berhubungan dengan bbm. Contoh
antara lain naiknya harga :
1. Ongkos
angkutan umum yang naik sekitar 20 – 50 %
2. Kebutuhan
pokok harganya akan melonjak naik contohnya sembako
3. Biaya
berobat dirumah sakit akan naik
4. Karyawan
atau buruh meminta gajinya dinaikan dan menuntut tunjangan transportasi
5. Ongkos
kirim pengiriman logistik naik
Dengan naiknya harga minyak dunia yang
tinggi, membuat pemerintah kesusahan untuk memberi subsidi yang tinggi pula
terhadap BBM. Maka ada beberapa program yang dapat diambil dalam rangka
mengurangi dan menekan penggunaan BBM, anatara lain:
1. Program penghematan anggaran dan konsumsi
Bahan Bakar Minyak (BBM) telah dicanangkan sebagai salah satu cara untuk
menahan beban lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap APBN 2008 Menurut
Anggito Abimayu (kepala Badan Kebijakan Fiskal), “langkah pengamanan APBN yang
diperlukan anatar lain optimalisasi penerimaan, anggaran belanja dan efesiensi
PLN dan pertamina. Seandainya program tersebut tidak berjalan dan tidak mampu
mengurangi tekanan, maka mau tidak mau, kenaikan haraga BBM terutama BBM
bersubsidi perlu dan harus dilakaukan”. Langkah program penghematan tersebut
harus dibarengi dengan pengendalian konsumsi BBM dan penghematan lainnya. Salah
satu pengehematan lainnya melalui penghematan energi di seluruh kementrian dan
lemabaga pemerintah antara lain dengan mengganti semua lampu kantor-kantor
pemerintaha dengan lampu hemat energi.
2. Alternatif energi berikutnya yang tersedia
dan dapat digunakan sebagai bahan bakar yakni BBG Namun itupun sayangnya saat
ini tidak memberikan pilihan kepada konsumen karena keterbatasan sarana.
Fasilitas yang tersedia saja semakin lama bukannya semakin bertambah melainkan
semakin berkurang, ditambah lagi tidak adanya insentif yang diberikan oleh
pemerintah bagi para penggunanya.
3. Langkah lainnya yakni dengan menganjurkan
kepada industri mobil untuk mendesain kendaraan dalam bentuk yang lebih kecil
bermesin 4 cylinder, compact, aerodinamis dan light. Begitu gencar kampanye
efisiensi energi oleh pemerintah, pabrik kendaraan bermotor mempunyai orientasi
yang mengindikasikan good mileage yang artinya rasio penggunaan bahan bakar
setiap satu gallon akan memberikan jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan
dengan kendaraan sebelumnya yang bermesin 6 atau 8 cylinder sehingga dapat
memberikan keuntungan ekonomi bagi para pemakainya.
Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat
diambil pemerintah dalam upaya :
1.
Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, pemerintah
seharusnya berupaya untuk meningkatkan produksi minyak nasional dengan
perbaikan iklim investasi di sektor pertambangan minyak
sehingga mampu menggairahkan kegiatan eksplorasi dan eksplitasi minyak bumi.
2.
Untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemerintah seharusnya melakukan
pembenahan dan audit Pertamina.
3.
Upaya untuk menolong dunia usaha yang kian terpuruk akibat kenaikan BBM, maka
pemerintah dapat melakukan: penghapusan ekonomi biaya tinggi, penghapusan
berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi, penyederhanaan rantai perijinan.
4.
Pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas terhadap pengusaha yang menggeser
kenaikan harga BBM dengan menaikkan harga secara tidak wajar dan tidak didukung
data yang kuat.
5.
Kenaikan kebutuhan bahan pokok dapat meningkatkan kemiskinan secara tajam, oleh
karena itu pemerintah seharusnya mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok
ditingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan kalangan konsumen miskin dan
kalangan petani sebagai produsen.
6.
Pengalihan subsidi BBM ke subsidi langsung sebaiknya diarahkan kearah kegiatan
yang bersifat produktif, jangka panjang, berkelanjutan dan mampu meningkatkan
kapasitas modal manusia seperti program padat karya, pengembangan usaha kecil
menengah, pendidikan dasar dan kesehatan.
7.
Raskin dan Subsidi Tunai Langsung secara masif seperti saat ini harus
diposisikan sebagai Jaring Pengaman Sosial yang bersifat emergency dan
sementara. Subsidi Langsung Tunai untuk selanjutnya seharusnya diberikan kepada
kelompok usia non-produktif diatas 60 tahun yang miskin sebagai Jaminan Sosial.
Sedangkan kelompok miskin usia produktif diarahkan untuk berusaha dan bekerja.
8.
Walaupun pencabutan subsidi BBM secara teori ekonomi memiliki argumentasi yang
kuat, pemerintah juga harus memperhatikan faktor sosial dan politik akibat
pencabutan subsidi BBM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar